Satpol PP Bali menegaskan penegakan Perda terhambat akibat kurangnya dukungan Pemkab dan Pemkot, sehingga tindakan segera sangat dibutuhkan.
Penegakan Perda di Bali menghadapi tantangan, terutama di wilayah kepulauan. Satpol PP menegaskan kinerjanya tidak maksimal tanpa dukungan pemerintah kabupaten/kota, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak sinergi antarlembaga untuk terciptanya ketertiban optimal.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Bali di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Bali Indonesia.
Pentingnya Dukungan Pemkab/Pemkot Untuk Satpol PP
Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menekankan pentingnya penguatan peran Satpol PP di tingkat kabupaten/kota. Hal ini krusial, khususnya di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Dharmadi mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP. Dukungan ini mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa elemen-elemen tersebut, Dharmadi menegaskan bahwa penegakan perda tidak akan berjalan maksimal dan efektif.
Penegakan perda merupakan tugas utama Satpol PP yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Terutama di daerah kepulauan, di mana aksesibilitas dan pengawasan seringkali lebih sulit, dukungan ini menjadi semakin vital. Hal ini bertujuan untuk memastikan peraturan dapat ditegakkan secara konsisten di seluruh wilayah Bali.
Fokus Pengawasan di Nusa Penida Dan Peran Satpol PP
Menyoroti wilayah Nusa Penida, Rai Dharmadi mengungkapkan bahwa Satpol PP Provinsi Bali telah menempatkan dua personel tetap di sana. Kedua personel ini bertugas membantu Satpol PP Kabupaten Klungkung dalam upaya pengawasan. Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat penegakan perda di daerah tersebut.
Kolaborasi antara Satpol PP provinsi dan kabupaten ini difokuskan pada pengawasan akomodasi pariwisata dan pariwisata tirta. Sektor-sektor ini dinilai memerlukan intensifikasi pengawasan mengingat perkembangan pesat Nusa Penida sebagai destinasi wisata. Pengawasan ketat diperlukan agar aktivitas pariwisata tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Rai Dharmadi juga menekankan agar Satpol PP ditugaskan sesuai dengan fungsi utamanya. Beliau secara tegas menyatakan bahwa Satpol PP bukan bertugas menjaga kantor atau tiket objek wisata. Ini adalah penegasan untuk memastikan personel fokus pada tugas penegakan perda dan penertiban yang menjadi inti dari peran mereka.
Baca Juga:Â Banjir Pancasari Bali: Alih Fungsi Lahan Picu Krisis Lingkungan
Peningkatan Kapasitas Dan Kolaborasi
Untuk memaksimalkan kinerja, Satpol PP harus terus didorong dalam peningkatan kapasitas dan pemahaman regulasi. Hal ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil tindakan penegakan dan penertiban di lapangan. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan menjadi kunci profesionalisme.
Rai Dharmadi juga melihat bahwa keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kabupaten sebenarnya dapat diatasi melalui koordinasi dan kolaborasi. Satpol PP kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan perangkat desa, kecamatan, bahkan Linmas di desa. Sinergi semacam ini dapat menutupi kekurangan SDM.
Dalam konteks jangkauan pengawasan tingkat provinsi, Rai Dharmadi menekankan pentingnya koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota. Kerja sama ini memastikan pengawasan dapat menjangkau titik-titik permasalahan secara efektif. Koordinasi lintas wilayah adalah esensial untuk menjaga ketertiban di seluruh Bali.
Rancangan Perda Sebagai Pedoman Dan Harapan
Rai Dharmadi juga menyoroti pentingnya menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai pedoman kerja yang jelas bagi Satpol PP. Ia meminta DPRD kabupaten/kota untuk benar-benar menuangkan kebutuhan penegakan di lapangan dalam penyusunan Ranperda. Ini akan memastikan regulasi yang dibuat realistis dan implementatif.
Penyusunan Ranperda yang komprehensif dan mengakomodasi realitas di lapangan akan sangat membantu tugas Satpol PP. Hal ini akan mengurangi ambiguitas dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk setiap tindakan penertiban. Partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan.
Harapannya, dengan dukungan penuh dari Pemkab dan Pemkot, serta Ranperda yang adaptif, penegakan perda di Bali dapat berjalan maksimal. Ini akan menciptakan ketertiban umum yang lebih baik dan mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sinergi semua pihak adalah kunci keberhasilan.
Jangan lewatkan update berita seputaran Bali Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari bali.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari posbali.net
About the Author
