Nusa Penida siaga! Satpol PP memperketat pengawasan dengan anggaran miliaran rupiah, demi penegakan perda lebih efektif.
Pulau Nusa Penida, permata pariwisata Bali, menjadi fokus Pemkab Klungkung dalam penegakan perda. Seiring berkembangnya pariwisata, potensi pelanggaran meningkat. Menyadari hal ini, Pemda mengalokasikan lebih dari Rp1 miliar untuk memperketat pengawasan di pulau eksotis tersebut.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Bali di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Bali Indonesia.
Pengawasan Belum Optimal, Anggaran Jadi Solusi
Pengawasan di Nusa Penida belum optimal. Kepala Satpol PP dan Damkar Klungkung, I Dewa Putu Suwarbawa, mengungkapkan keterbatasan SDM serta sarana-prasarana sebagai kendala utama. Hal ini membuat penegakan perda tidak maksimal di tengah pesatnya perkembangan wilayah.
Tambahan anggaran ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret. Suwarbawa menekankan bahwa kebutuhan akan sumber daya dan sarana operasional yang memadai sangat mendesak. Terlebih lagi, kondisi geografis Nusa Penida yang menantang, dengan medan yang tidak selalu mudah, seringkali menjadi hambatan signifikan saat melakukan patroli dan penertiban.
“Sulit bagi kami melakukan pengawasan secara maksimal tanpa SDM dan sarana prasarana yang memadai,” tegas Suwarbawa pada Senin (5/1/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya dukungan finansial dan logistik agar Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, memastikan ketertiban dan kepatuhan di seluruh wilayah Nusa Penida.
Alokasi Anggaran Untuk Penguatan Pengawasan
Pemerintah Daerah Klungkung mengalokasikan tambahan sekitar Rp1 miliar untuk Satpol PP tahun ini, menunjukkan komitmen penegakan perda dan menjaga citra pariwisata Nusa Penida. Transparansi anggaran juga menjadi perhatian untuk memastikan efektivitas penggunaannya.
Rincian anggaran tersebut menunjukkan fokus yang jelas. Lebih dari Rp400 juta dialokasikan secara spesifik untuk penguatan fungsi pengawasan Satpol PP. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas personel, pelatihan, serta kebutuhan operasional sehari-hari yang menunjang aktivitas patroli dan penertiban di lapangan.
Sekitar Rp600 juta dialokasikan untuk satu unit mobil patroli melalui DPA Kecamatan Nusa Penida. Kendaraan ini diharapkan mengatasi kendala mobilitas, mempercepat respons pelanggaran, dan memperluas jangkauan pengawasan.
Baca Juga:Â 2 Remaja Bali Terjerat Neo-Nazi, Ancaman Ekstremisme di Generasi
Dukungan Legislatif Dan Harapan Peningkatan Kinerja
Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, dengan tegas menyatakan persetujuan legislatif terhadap penambahan anggaran ini. Ia mengakui bahwa beban pengawasan yang diemban oleh Satpol PP di Nusa Penida sangatlah berat. Dukungan ini mencerminkan pemahaman bersama antara eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penegakan perda di daerah pariwisata prioritas.
Gung Anom juga menegaskan bahwa pihak legislatif menantikan bukti efektivitas dari kinerja pengawasan Satpol PP. Penambahan anggaran bukan hanya sekadar formalitas, melainkan investasi yang harus menghasilkan dampak positif. DPRD akan melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap kinerja Satpol PP pasca-penambahan anggaran.
“Kami tentu akan melihat apakah ada peningkatan kinerja, kepatuhan terhadap perda, serta penurunan pelanggaran tata ruang dan perizinan. Itu yang menjadi indikator keberhasilan,” ujar Gung Anom. Pernyataan ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Satpol PP untuk menunjukkan hasil nyata dalam menjaga ketertiban dan keindahan Nusa Penida.
Indikator Keberhasilan Dan Dampak Pariwisata
Peningkatan kinerja Satpol PP akan diukur melalui beberapa indikator kunci. Selain penurunan pelanggaran tata ruang dan perizinan, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah juga menjadi tolok ukur penting. Edukasi dan sosialisasi perda kepada masyarakat dan pelaku usaha akan berjalan seiring dengan upaya penegakan hukum.
Efektivitas pengawasan ini diharapkan membawa dampak positif yang luas. Pariwisata Nusa Penida yang berkembang pesat sangat membutuhkan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai aturan. Pelanggaran perda dapat merusak citra destinasi dan kenyamanan wisatawan, sehingga penegakan hukum menjadi investasi untuk keberlanjutan pariwisata.
Pada akhirnya, tujuan utama dari penambahan anggaran dan penguatan pengawasan ini adalah untuk menciptakan Nusa Penida yang lebih tertib, berkelanjutan, dan nyaman bagi warga maupun wisatawan. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Pulau Dewata bagian tenggara ini dapat terus bersinar sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
Jangan lewatkan update berita seputaran Bali Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari bali.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari denpost.id
About the Author
